Pemerintah Percepat Pembangunan IKN Tahap II, 20.000 Pekerja Dikerahkan dan Pegawai Kemendikdasmen Siap Dukung Pendidikan

Pemerintah terus mempercepat pembangunan tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari langkah strategis mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Sebanyak 20.000 pekerja konstruksi telah dikerahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur utama seperti perkantoran, fasilitas umum, serta hunian bagi aparatur negara yang akan segera pindah.

Selain fokus pada infrastruktur fisik, pemerintah juga menyiapkan sektor pendidikan di kawasan IKN. Sebanyak 195 pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi dipindahkan ke IKN sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan pendidikan di wilayah baru tersebut. Kehadiran tenaga pendidik ini diharapkan menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem pendidikan yang unggul dan adaptif di Ibu Kota Nusantara.

Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan IKN tidak hanya ditentukan oleh fisik bangunan, tetapi juga kesiapan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, IKN diharapkan menjadi kota masa depan yang humanis, cerdas, dan berkelanjutan.

Selain melibatkan ribuan pekerja konstruksi dan tenaga pendidikan, pembangunan tahap II juga didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan sesuai target dengan memperhatikan aspek efisiensi, keselamatan kerja, serta prinsip ramah lingkungan agar pembangunan IKN menjadi contoh keberlanjutan nasional.

Melalui percepatan pembangunan ini, Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara tenaga konstruksi dan aparatur pendidikan menandai babak baru dalam perjalanan mewujudkan IKN sebagai kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga unggul dalam kualitas manusia dan layanan publik.